Rantau, lintasbanua.com – Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2025 siap masuk ke babak baru. Lima fraksi di DPRD Tapin kompak memberikan lampu hijau agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025 segera dibahas secara detail dan mendalam.Persetujuan itu diketuk dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tapin, Kamis (11/6).
Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah, mengingatkan jajarannya bahwa restu dari fraksi ini bukan berarti tugas selesai. Justru, ini adalah awal dari pengawasan ketat. DPRD bakal menyisir ke mana saja larinya uang rakyat sepanjang tahun anggaran lalu.
”Semua catatan dan masukan dari fraksi-fraksi akan kita bawa ke meja pembahasan. Kita ingin pastikan penggunaan anggaran ini transparan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Tapin,” kata Riduan.
Menurut Riduan, dokumen pertanggungjawaban ini merupakan instrumen krusial untuk mengukur potret kinerja pemda sepanjang tahun lalu—mulai dari realisasi pendapatan, ketepatan belanja, pembiayaan, hingga postur kesehatan fiskal daerah secara menyeluruh. Pembahasan lanjutan dipastikan akan berjalan cermat demi menghasilkan Perda yang kredibel secara administrasi maupun substansi.
Bupati Tapin, H. Yamani, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi di DPRD. Bagi pihak eksekutif, sinergi ini menjadi bahan bakar penting agar proses transisi dan penetapan regulasi berjalan tepat waktu sesuai koridor perundang-undangan.
“Kami sangat mengapresiasi penerimaan dan catatan kritis yang diberikan oleh seluruh fraksi DPRD. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance),” kata H. Yamani.
Ia juga menambahkan bahwa momentum ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif tahunan. Lebih dari itu, proses ini adalah bagian dari komitmen besar Pemkab Tapin untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas daerah sejalan dengan roda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Tapin.
