RANTAU, lintasbanua.com — Pemerintah Kabupaten Tapin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin menggelar Deklarasi Demokrasi Damai menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026. Agenda strategis tersebut berlangsung di Pendopo Galuh Bastari, Rantau, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen bersama antara jajaran pemerintah daerah, legislatif, aparat keamanan, hingga seluruh bakal calon kepala desa guna menjamin pesta demokrasi tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif.
Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Achmad Riduan Syah, menegaskan komitmen penuh dan apresiasi tinggi lembaga legislatif terhadap penyelenggaraan Pilkades Serentak 2026. Menurutnya, DPRD Tapin tidak sekadar mendukung secara seremonial, tetapi ikut mengawal langsung kesiapan teknis dan regulasi pelaksanaan sejak awal.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Achmad Riduan Syah mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Tapin telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas terkait dan panitia penyelenggara sebelum tahapan deklarasi digelar.
“DPRD Kabupaten Tapin telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat guna memastikan seluruh kesiapan Pilkades Serentak 2026 berjalan matang dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kami berkomitmen mengawal proses ini agar berlangsung demokratis, transparan, aman, dan berintegritas,” tegas Achmad Riduan Syah.
Lebih lanjut, Ketua DPRD menekankan beberapa poin penting yang menjadi komitmen moral bersama: Menjaga Komitmen Moral: Mengimbau deklarasi damai tidak dijadikan sekadar norma seremonial, melainkan janji moral untuk menghormati perbedaan pilihan dan mengedepankan etika politik, Adu Program dan Visi-Misi: Mendorong para calon bertarung secara sehat lewat adu gagasan terbaik demi kemajuan desa, bukan dengan memicu perpecahan.,
Kondusivitas Simpatisan: Mengajak para pendukung dan simpatisan untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta aktif menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Melahirkan Pemimpin Amanah: Memastikan hasil Pilkades benar-benar mencerminkan legitimasi rakyat sehingga melahirkan kepala desa yang bertanggung jawab penuh atas kemajuan desa dan Kabupaten Tapin.
Senada dengan pimpinan DPRD, Bupati Tapin, H. Yamani, mengimbau seluruh kontestan Pilkades menjadikan ajang ini sebagai wadah adu gagasan dan keteladanan.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, persatuan dan kerukunan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Siapa pun yang terpilih nantinya adalah pemimpin bagi seluruh warga desa,” ujar H. Yamani.
Bupati juga mengingatkan seluruh calon untuk mematuhi aturan hukum, menghindari praktik politik uang, serta menjauhi segala bentuk provokasi yang berpotensi memicu konflik sosial.
Melalui Deklarasi Damai ini, Pemkab dan DPRD Kabupaten Tapin optimistis Pilkades Serentak 2026 dapat melahirkan para pemimpin desa yang amanah, bermartabat, dan siap membawa kemajuan nyata bagi masyarakat.
