RANTAU, lintasbanua.com – Ketua TP PKK Kabupaten Tapin Hj. Faridah melakukan konsultasi langsung ke Sekretariat Posyandu Pusat, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Rabu (23/4/2025).
Fokus pertemuan tersebut adalah memperkuat kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung transformasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Transformasi Posyandu tidak lagi terbatas sebagai layanan kesehatan semata, namun kini mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.
“Kita dorong seluruh OPD terkait untuk bersinergi mendukung Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan publik berbasis masyarakat,” ujar Hj. Faridah.
Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar fungsi dan peran Posyandu lebih maksimal, terutama di desa-desa.
Kolaborasi tersebut akan memperkuat pelayanan dasar mulai dari peningkatan kualitas pendidikan anak, kesehatan keluarga, hingga kenyamanan lingkungan.
“Posyandu bukan hanya urusan kesehatan. OPD lain punya peran penting sesuai tupoksinya. Karena itu, harus ada kesadaran bersama untuk membangun pelayanan yang terintegrasi,” jelasnya.
Selain menguatkan koordinasi dan dukungan kebijakan, Faridah juga menekankan perlunya strategi dalam peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana prasarana, serta keberlanjutan pendanaan.
Konsultasi ini menjadi langkah awal untuk merancang sinergi lintas sektor yang lebih konkret di Kabupaten Tapin demi mewujudkan Posyandu yang inklusif, adaptif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
