RANTAU, lintasbanua.com – Bupati Tapin H. Yamani bersama Wakil Bupati H. Juanda melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, tepatnya ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, di Jakarta Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Tapin diterima langsung oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad, serta Direktur Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa, PKK, dan Posyandu. Audiensi berlangsung di ruang rapat lantai 2 Gedung C, Ditjen Bina Pemdes.
Bupati Tapin H. Yamani menyampaikan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperkuat peran Posyandu serta membahas implementasi enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa.
“Hari ini kami berdiskusi langsung dengan Pak Dirjen. Banyak masukan dan pencerahan yang kami terima, khususnya terkait penguatan Posyandu dan pelibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung program-program strategis di desa,” ujar Yamani.
Ia menegaskan bahwa keberadaan regulasi daerah sangat penting sebagai payung hukum pelaksanaan program.
Dirjen Pemdes juga mendorong adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang lebih tegas dalam mendukung peran Posyandu.
“Tadi beliau menyarankan agar ada Perbup yang secara tegas mengakomodasi dukungan lintas OPD terhadap Posyandu,” tambahnya.
Menurut H. Yamani, kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Tapin dalam mempercepat pemenuhan SPM, khususnya layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.
“Ini jadi pengingat bahwa pelayanan kepada masyarakat, apalagi di tingkat desa, tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Harus tuntas dan menyeluruh,” tutupnya.
