RANTAU, lintasbanua.com – Ketua DPRD Kabupaten Tapin, Achmad Riduan Syah, secara tegas menyatakan dukungannya terhadap peningkatan alokasi anggaran mitigasi bencana dan keadaan darurat dalam rencana pembangunan daerah. Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2026 yang berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026.
Achmad Riduan Syah menyoroti karakteristik geografis Tapin yang rentan terhadap bencana musiman. Ia menekankan bahwa penguatan finansial adalah fondasi utama keamanan warga: Musim Penghujan: Ancaman banjir dan tanah longsor, Musim Kemarau: Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta puting beliung.
“Kita tidak ingin bertindak hanya saat bencana sudah terjadi. Penguatan anggaran ini diharapkan mampu mendukung langkah-langkah preventif,” tegas Riduan.
Ketua DPRD menjabarkan bahwa peningkatan anggaran harus difokuskan pada tiga sektor krusial, Langkah Preventif: Pencegahan dini sebelum bencana melanda, Modernisasi Infrastruktur: Pengadaan alat evakuasi yang canggih dan memadai, dan Pemberdayaan SDM: Pembentukan dan pelatihan relawan tangguh di tingkat desa.
Ia juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk merancang skema anggaran yang memiliki dua karakteristik utama: Fleksibel (mudah digunakan saat darurat) namun tetap Akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan secara hukum).
“Dengan sinergi antara kesiapan peralatan dan kualitas sumber daya manusia, Kabupaten Tapin ditargetkan menjadi daerah yang tangguh dan mampu meminimalisir dampak bencana—atau bahkan bebas dari dampak buruk banjir, puting beliung, longsor, hingga karhutla di masa depan, “terangnya.
