RANTAU, lintasbanua.com – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tapin menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ground Check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional). Kegiatan yang berfokus pada pemutakhiran data penerima bantuan sosial ini berlangsung di Aula Dinsos Tapin, Selasa (14/4/2026).
Acara ini diikuti oleh elemen krusial dalam pendataan, mulai dari operator desa/kelurahan, Pendamping PKH, TKSK, Fasilitator, PSM, hingga jajaran internal Dinas Sosial. Materi teknis disampaikan oleh perwakilan BPS Kabupaten Tapin, Jimmy , yang memaparkan tata cara input, teknik validasi, hingga metode penentuan desil kesejahteraan.
Turut hadir memantau jalannya kegiatan yakni para Kepala Bidang (Kabid) dari lini Linjamsos, Daysos, dan Rehsos Dinsos Tapin.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapin, Syafrudin menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah krusial untuk melakukan verifikasi dan validasi langsung di lapangan. Hal ini bertujuan agar data masyarakat yang tercatat dalam DTSEN benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi rill di masyarakat.
Lanjutnya DTSEN sendiri merupakan basis data nasional terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial ekonomi, seperti DTKS, Regsosek, hingga P3KE. Integrasi ini diharapkan menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan jauh lebih tepat sasaran.
“Kami ingin menyamakan pemahaman para petugas dan operator terkait prosedur pemutakhiran. Dengan data yang padu, kebijakan bansos berbasis desil kesejahteraan dapat terwujud dengan baik,” ujar Syafrudin.
Kegiatan ini dirancang untuk mencapai lima target utama bagi para pengelola data di tingkat akar rumput yakni peningkatan pemahaman, sinkronisasi mekanisme, standarisasi lapangan, kualitas data, dan dukungan kebijakan.
Melalui Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Tapin menargetkan hasil nyata berupa: Tersedianya data masyarakat yang akurat, mutakhir, dan siap pakai untuk program sosial daerah, Tereliminasinya data ganda atau penerima yang sudah dianggap tidak layak, Terwujudnya sistem penyaluran bansos yang transparan dan tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh petugas mampu melakukan verifikasi secara akurat. Dengan proses *ground checking* yang benar, data DTSEN akan menjadi instrumen yang sangat kuat bagi pembangunan sosial di Kabupaten Tapin,” pungkasnya.
