RANTAU, lintasbanua.com – Wakil Bupati Tapin H. Juanda secara resmi membuka kegiatan asistensi dan sosialisasi mekanisme terbaru penilaian maladministrasi pelayanan publik (Opini Ombudsman) Tahun 2026 di Banjarmasin, Selasa (07/04/2026).
Dalam sambutannya, H. Juanda menyampaikan bahwa penunjukan Kabupaten Tapin sebagai lokus penilaian oleh Ombudsman Republik Indonesia merupakan amanah sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah.
“Penilaian Ombudsman bukan sekadar mengejar angka, melainkan cerminan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kita,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mengikuti kegiatan asistensi dengan serius agar proses pendampingan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Secara khusus, Wakil Bupati menekankan peran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebagai garda terdepan pelayanan publik untuk aktif melakukan pembinaan terhadap unit kerja di bawahnya. Selain itu, Bagian Organisasi juga diminta menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas pelayanan di setiap OPD.
“Kita ingin seluruh OPD yang bergerak di bidang pelayanan publik memiliki standar pelayanan minimum yang jelas,” tegasnya.
H. Juanda berharap melalui kegiatan ini, setiap instansi dapat memahami regulasi secara menyeluruh serta segera melakukan perbaikan pada aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tapin,” pungkasnya.
